You are here > Home Berita Arsip Berita
Fri 22 Aug 2014
LARANGAN MEROKOK dan Masa Depan INDUSTRI TEMBAKAU
Senin, 17 Agustus 2009 15:05

Merokok merupakan kebiasaan sebagian masyarakat, khususnya kaum laki-laki dewasa. Bahkan anak-anak di bawah umur dan sebagian kecil prempuan juga senang menghisap rokok. Mereka merasa sulit mengurangi apalagi menghentikan merokok, sekalipun sudah banyak himbauan untuk tidak merokok, dengan alasan dapat menyebabkan kanker dan serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan.

Keluarnya fatwa Majelis Ulama Indo–nesia (MUI) tentang hukum merokok juga belum mampu mengurangi jumlah perokok di Indonesia. Demikian halnya dengan peraturan daerah yang melarang merokok di sembarang tempat, berikut pengenaan denda uang yang cukup besar, dengan tu–juan mengurangi jumlah perokok. Dengan kenyataan tersebut, industri rokok dan tembakau akan terus akan berkembang, baik skala besar maupun kecil.

Yang menjadi persoalan sekarang adalah ketimpangan distribusi pendapatan dalam industri tembakau, yang ditunjukkan dengan merosotnya daya tawar petani tembakau, menurunnya kesejahteraan petani tembakau, dan tidak berkembang–nya industri kecil rokok. Saat ini, dominasi pabrikan besar begitu kuat sehingga diper–lukan upaya bersama untuk mengurangi kesenjangan tersebut.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk lebih memberdayakan dan mening–katkan pertumbuhan ekonomi daerah, Pemprop Jatim sangat berkepentingan dalam penggunaan dana cukai hasil tembakau. Apalagi sebanyak 60 persen setoran cukai tembakau nasional berasal dari Jawa Timur, sehingga mendorong pe–merintah untuk memanfaatkan dana bagi hasil cukai tembakau untuk memberdaya–kan potensi lokal.

Mengingat pemasukan cukai temba–kau merupakan kontribusi kabupaten/kota, maka penggunaan alokasi cukai juga di–kembalikan lagi kepada daerah penghasil/penyumbang agar tercapai azas keadilan (bukan pemerataan). Pengunaannya an–tara lain dengan memberikan pembinaan teknis maupun non teknis berkenaan de–ngan penyelenggaraan layanan pembinaan kemampuan dan keterampilan pekerja. Kegiatan tersebut diawali dengan iden–tifikasi terhadap kebutuhan dan pem–binaan di bidang ketenagakerjaan industri tembakau. Kegiatan tersebut antara lain berupa workshop, pelatihan, pengem–bangan desa produktif untuk mening–katkan produktivitas dan kualitas komoditi tembakau dikaitkan dengan kesejahteraan pekerja dan implementasi 5S/5R.

Harus diakui bahwa pelaku industri ro–kok/tembakau sangat banyak membantu pemerintah dalam mengatasi masalah pe–ngangguran, karena industri rokok/tem–bakau adalah industri yang menyerap ba–nyak tenaga kerja (padat karya). Di sam–ping petani, ada kelompok lain yang men–dapatkan penghidupan dari tembakau, yakni pedagang perantara dan pengumpul. Sayangnya distribusi pendapatan tidak merata, dan cenderung berpihak kepada pemodal besar.

Menyadari pentingnya industri temba–kau dalam perekomian Jawa Timur, pe–merintah berusaha menjembatani kepen–tingan industri dengan petani. Selama ini, penentuan kualitas dan harga tembakau semata-mata menjadi hak pabrikan. Petani tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk menentukan kualitas, karena diten–tukan oleh pabrik rokok. Petani juga tidak diberikan standar kualitas oleh pabrikan, sehingga harga amat ditentukan oleh pa–brikan. Hal ini tentu saja merugikan petani tembakau. Untuk itu, pemerintah berusaha memberikan pelatihan untuk mening–katkan kualitas tembakau dan produk–tivitas petani, dengan teknologi tepat guna. Selain itu juga mendorong terbentuknya organisasi petani tembakau dalam mema–sarkan ke pabrikan.

Berkaitan dengan hal tersbeut, UPT Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja Disnakertrans dan Kependudukan Jawa Timur menggelar workshop Per–kembangan Pertembakauan Rabu (24/6) di Surabaya, dengan mempertemukan petani, pelaku industri rokok, pemerintah dan elemn masyarakat lain. Dalam work–shop bertemakan Peningkatan Produk–tivitas dan Kualitas Komidiri Tembakau Dikaitkan dengan Tingkat Kesejahteraan Pekerja tersebut disepakati adanya :
1. Para petani tembakau mampu melak–sanakan metode sejak dari pra pena–naman hingga pasca panen sehingga menghasilkan tembakau berkualitas baik, sesuai dengan standar yang ditetapkan bersama dengan pabrikan.
2. Dengan hasil panen yang sesuai standar, petani memiliki bargaining position dalam menentukan harga
3. Dengan posisi yang setara, petani dan keluarganya akan mampu meningkat–kan pendapatan dan kualitas hidupnya
4. Terbentuknya kelompok kerja dan ja–ringan kerja antara petani dan asosiasi yang tidak hanya membahas teknologi pertembakauan, tapi juga kemitraan antara petani dan pengusaha rokok dalam menentukan harga
5. Dalam jangka panjang, aspek pro–duktivitas di sketor tembakau menjadi tolok ukur bagi keberhasilan program di su sektor pekerjaan lain. (penulis adalah instruktur UPT P2TKI Jatim)

 

Menu Lain

Quick Link

 

Data Pengunjung

Kami punya 23 tamu online
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. Dukuh Menanggal 124-126 - Surabaya
Telp./Fax. : 031-8284078, 8280254
E-Mail : disnakerprovjatim@yahoo.com
- Sebaiknya Menggunakan Browser Mozilla Firefox Dengan Resolusi 1280 x 1024 -