You are here > Home Berita Arsip Berita
Thu 17 Apr 2014
Optimalisasi PENANGANAN dan PENCEGAHAN TKI ILEGAL di Jatim Cetak
Senin, 17 Agustus 2009 15:24

Angka pengangguran di Jawa Timur masih cukup tinggi, walaupun ada tren penurunan, di sisi lain ketersediaan ke–sempatan kerja di dalam negeri masih ter–batas. Kondisi seperti ini menyebabkan minat para pencari kerja untuk menjadi TKI juga meningkat, karena sistem pelayanan penempatan tenaga kerja ke luar negeri dirasakan masih cukup sulit, maka tidak mengherankan jika banyak praktek – praktek penempatan TKI secara illegal, yang dilakukan oleh oknum maupun TKI sendiri yang bekerja tanpa melalui pro–sedur yang benar.

Permasalahan TKI ilegal menjadi agenda utama Disnakertransduk Provinsi Jatim untuk dilakukan penanganan dan pencegahannya secara optimal, karena arus pemberangkatan TKI ilegal sampai dengan saat ini tidak semakin berkurang dan cukup sulit untuk menyelesaikannya. Contoh, ketika salah satu TKI-B (depor–tasi) diwawancarai, mengapa Anda berani bekerja ke luar negeri secara illegal, ter–nyata jawabnya sangat mengejutkan, bah–wa dia sudah kedua kalinya dideportasi, dengan berbekal pendidikan SLTP ternya–ta cukup besar nyalinya untuk menembus negeri Jiran tersebut, menurut penga–kuannya untuk bekerja secara prosedural butuh waktu cukup lama dan biaya yang tidak sedikit, sehingga dengan bekal yang pas-pasan akhirnya berani menempuh jalan lain, walaupun setelah bekerja di Ma–laysia tidak ada ketentraman batin bahkan diatangkap, dicambuk dan dipenjara be–berapa bulan di Malaysia. Contoh ini me–nunjukan bahwa TKI-B kebanyakan me–rupakan pemain lama yang tidak jera-jera–nya untuk melakukan tindakan seperti itu, sikap seperti itu dilakukan karena penge–tahuan peraturan perundang-undangan penempatan TKI yang rendah, bahkan ada kemungkinan tidak peduli peraturan walaupun sudah mengikuti sosialisasi.

Permasalahan TKI-B
Hasil kompilasi yang dilakukan sejak tahun 2006 hingga tahun 2008 yang di–fasilitasi oleh Disnakertrnsduk Prov. Jatim. Data TKI B sebanyak 20.348 orang, yang terdiri dari TKI asal Jawa Timur sebanyak 20.321 orang dan Luar Jatim sebanyak 27 orang. Sedangkan untuk tahun 2009 sam–pai dengan pertengahan bulan Juni 2009, terdata sebanyak 4.398 orang, yang terdiri dari 4.373 TKI dewasa dan 25 anak-anak/bayi. Permasalahan TKI Ilegal sangatlah komplek, menurut penjelasan Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur pada saat talk show di TVRI Surabaya pada tanggal 16 Juni 2009, penyebabnya antara lain sis–tem penempatan dan perlindungan TKI yang belum berjalan baik dan masih longgarnya pelayanan yang dilakukan oleh stake holder kepada masyarakat pencari kerja yang berkeinginan bekerja keluar negeri.

Disisi lain khususnya para pengguna TKI di Malaysia lebih senang menggunakan TKI illegal, karena kewajiban membayar upah lebih murah dari pada TKI legal dan disinyalir pintu masuk ke Malaysia tidak kurang dari 30 jalur ditambah lagi pengawasan yang longgar. Permasalahan lain karena SDM para TKI cukup rendah, yang umumnya berpendidikan SLTP, factor ekonomi yang kurang baik, keterbatasan kesempatan kerja di dalam negeri.

Berdasar informasi langsung dari Pe–laksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang ada di Jawa Timur untuk merekrut eks TKI-B kurang berminat dengan alasan sudah memiliki catatan khusus di luar negeri, wa–laupun disisi lain PPTKIS sendiri tidak cu–kup mudah untuk merekrut CTKI sesuai kebutahan. Hal ini disebabkan sudah cu–kup banyak PPTKIS yang ada di Jawa Timur, menurut catatan PPTKIS dan ca–bang PPTKIS yang ada di Jatim sampai dengan bulan Juni 2009 sudah mencapai 140 lembaga.

Penanganan dan Pencegahan
Terkait banyaknya TKI- B/Deportasi yang setiap minggu datang di Jawa Timur antara 200 hngga 300 orang. Kedatangan TKI tersebut sebagian melalui pelabuhan Perak Surabaya dan sebagian melalui darat yang biasanya menggunakan Bus Damri dari Jakarta. Maka Disnaker–transduk Jatim telah mengambil langkah-langkah penanganan antara lain :
a. Membentuk Satuan Tugas Pemulangan dan penanganan TKI-B yang berang–gotakan Dinas Sosial Prov. Jatim, KPLP, KP3 Tangjung Perak, Adpel Perak Surabaya, PT. Pelindo Surabaya, Perum Damri Surabaya, RS Jiwa Menur Surabaya.
b. Setiap kedatangan TKI B melalui jalur laut/darat diberikan bantuan konsumsi dan transportasi sebesar Rp. 35.000,- per orang. Kemudian TKI didata dan diberikan pengarahan agar tidak menjadi TKI ilegal, dan apabila masih meng–hendaki bekerja ke luar negeri agar me–lalui prosedur yang benar dan hindari percaloan / tekong serta ditawarkan pro–gram-program kerja mandiri.
c. Apabila ada TKI yang sakit, maka dirujuk ke rumah sakit (diobatkan) dan diko–ordinasikan dengan pihak keluarga, bilamana perlu perawatan jalan lebih lanjut diantarkan ke keluarganya.
d. Mengajak kepada stake holder (pe–mangku kepentingan) masalah TKI untuk berkoordinasi dan berkomunikasi untuk menekan jumlah TKI ilegal.
Adapun upaya pencegahan yang telah dilakukan antara lain :
a. Bekerja sama dengan stake holder (PJTKI/APJATI Jatim, LSM, Kepolisi–an, Dinas Infokom Jatim, Pemerintah Kab/Kota) untuk mengoptimalkan ke–giatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat Jawa Timur, tentang pro–sedur resmi bekerja keluar negeri.
b. Secara khusus pada tahun 2008 Disnakertransduk Prov. Jatim, APJATI Jatim dan Polda Jatim telah sepakat membuat dan menindaklanjuti Mou tentang penertiban penempatan TKI ke luar negeri, termasuk memberantas calo TKI dan traffiking.
c. Melalui UPTP3TKI Disnakertransduk Prov. Jatim secara khusus, secara kontinyu setiap tahun melaksanakan sosialisasi penempatan TKI ke luar negeri ke Kabupate/Kota se Jawa Timur, bahkan sampai ke tingkat ke–camatan, yang dihadiri oleh pencaker dan tokoh-tokoh masyarakat, terutama di kantong –kantor TKI ilegal.
e. Untuk program ke depan Disnakertrans–duk Jatim merencanakan kegiatan pem–bentukan wira usaha baru, yang meru–pakan alternatif perluasan kesempatan kerja bagi TKI yang telah dideportasi.

Rapat Koordinasi
Pembicara dari Direktur PTKLN Depnakertrans RI menyampaikan bahwa TKI-B/deportasi sulit untuk diselesaikan, karena permasalahan ini sudah berlang–sung sejak lama dan jumlahnya cukup banyak ibarat gunung es, kondisi ini makin diperparah dengan adanya TKI legal menjadi TKI- ilegal yang disebabkan an–tara lain lari dari majikan karena tidak co–cok dengan perjanjian kerja, paspor dijual, perpajangan kontrak tidak sesuai peraturan, masa berlaku dokumen berakhir dan lain-lain. Disinyalir Pemerintah Malaysia sendiri membiarkan adanya TKI ilegal, karena keberadaan TKI ilegal dapat dibuat suatu program kegiatan tertentu oleh pemerintah Malaysia.

Untuk penanganan TKI ilegal memang membutuhkan keseriusan dan keter–paduan antara stake holder yang ber–kepentingan baik di pemerintahan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota disamping itu perlu ada kebijakan yang lebih menyeluruh dan terpadu dalam Reformasi Penempatan dan Perlindungan TKI terutama dalam prosedur penempatn secara legal.

Dalam rapat koordinasi tersebut juga menyoroti permasalahan lain dalam penempatan TKI yaitu faktor internal bahwa Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota belum kompak dalam pelayanan penempatan TKI ke luar negeri. Masih sering ditemukan pelayanan non prosedural, misal masih ada praktek pembuatan rekom paspor yang calon TKI tersebut yang bukan penduduknya bahkan disinyalir penduduk yang berasal dari luar provinsi dilayani, hal ini melanggar pasal 51 (f) UU 39 tahun 2004: paspor diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat dan dalam penjelasan disebutkan bahwa Paspor diterbitkan setelah mendapat rekomendasi dari dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota setem–pat. Maksudnya rekomendasi paspor hanya diperuntukan bagi CTKI yang menjadi pen–duduk wilayah Kabupaten/Kota tersebut.

Pihak Kanwil Imigrasi Surabaya, me–ngakui cukup sulit untuk membedakan CTKI legal atau ilegal, karena pada da–sarnya imigrasi memberikan paspor TKI yang sudah direkomendasi oleh dinas, Imigrasi terus terang tidak dapat menolak rekomemndasi dari Dinas. Karena per–syaratan telah terpenuhi, sehingga tidak ada dasar untuk menolak. Ini merupakan dilema, jika ditolak pemohon akan pindah imigrasi. Namun demikian Imigrasi sudah cukup banyak membantu melakukan pemutihan paspor TKI ilegal, terutama TKI yang bekerja Malaysia.

Polda Jatim dalam kesempatan rakor menyatakan siap membackup dan mener–tibkan setiap terjadi pelanggaran yang terjadi dalam penempatan TKI ke luar negeri. Sesuai dengan Mou yang telah disepakati bersama antara Disnakertranduk, APJATI dan Polda Jatim pada tahun 2008, namum dalam implementasinya perlu adanya peraturan pendukung operasional.

Menyikapi permasalahan yang ada maka perlu dibentuk satuan tugas pe–nanganan dan pencegahan TKI-B sampai ditingkat Kabupaten/Kota, minimal di tingkat Korwil yang ada di Jawa Timur. Se–lain itu penanganan TKI-B perlu dicarikan solusi oleh pemerintah Kabupaten / Kota dalam bentuk kongkrit misalnya pelatihan kewirausahaan, pemberian bantuan per–modalan, pendampingan dan membentuk kelompok-kelompok usaha baru.

Penggalakan kegiatan penyuluhan prosedur penempatan TKI ke luar negeri yang benar sampai ke tingkat Kabupaten dan Kecamatan, karena pada prinsipnya setiap warna negara Indonesia berhak mendapat pekerjaan dan perlindungan yang memadai. Pelayanan penempatan TKI ke luar negeri perlu diperketat dan se–luruh stake holder harus komitmen bahwa pelayanan murah, cepat, dan normatif wa–jib dikedepankan. (penulis adalah Fungsional Pengantar Kerja Bidang Penempatan Disnakertarsnduk Prov. Jatim).

 

Menu Lain

Quick Link

 

Data Pengunjung

Kami punya 34 tamu online
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. Dukuh Menanggal 124-126 - Surabaya
Telp./Fax. : 031-8284078, 8280254
E-Mail : disnakerprovjatim@yahoo.com
- Sebaiknya Menggunakan Browser Mozilla Firefox Dengan Resolusi 1280 x 1024 -