You are here > Home Berita Arsip Berita
Thu 21 Aug 2014
Standar Minimal Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan Cetak
Kamis, 04 Desember 2008 19:50
Dalam kehidupan ekonomi, perbaikan kinerja birokrasi bisa memperbaiki iklim ekonomi yang amat diperlukan oleh bangsa Indonesia untuk keluar dari krisis ekonomi berkepanjangan. Kinerja birokrasi pelayanan publik di Indonesia yang sering disoroti masyarakat menjadi faktor pe–nentu yang penting dari penurunan minat investasi. Dalam kehidupan politik, per–baikan kinerja birokrasi pelayanan publik berimplikasi luas terutama dalam tingkat kepercayaan masyarakat kepada peme–rintah. Kurang baiknya kinerja birokrasi menjadi salah satu faktor penting yang mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Per–baikan kinerja pelayanan publik diharapkan mampu memperbaiki kembali citra peme–rintah di mata masyarakat, karena dengan kualitas pelayanan yang membaik, kepu–asan dan kepercayaan masyarakat bisa dibangun kembali sehingga pemerintah bisa meningkatkan legitimasi yang lebih kuat di mata publik.
Perubahan lingkungan strategis dalam kepemerintahan mempengaruhi cara pen–dekatan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Per–kembangan demokratisasi, transparansi dan HAM mendorong fungsi pemerintah lebih mengarah pada regulator, fasilitator, protektor, pelayanan, pemberdayaan ma–syarakat. Paradigma pelayanan publik telah mengubah stigma birokrasi pelaya–nan sebelumnya yang dianggap berbelit seperti tidak ada kepastian pelayanan, be–ban biaya tidak logis, informasi kurang ter–buka, kecenderungan sikap aparatur yg lebih ingin dilayani daripada melayani.
Pelayanan yang dilakukan pemerintah dalam berbagai jenis layanan masih diang–gap belum sesuai harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai pengaduan maupun keluhan, baik yang di–sampaikan langsung kepada institusi unit pelayanan maupun melalui media cetak atau elektronika. Di sisi lain, masyarakat sendiripun belum memberi kontrol yang efektif untuk mendorong peningkatan pe–layanan publik. Karenanya, untuk lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, upaya-upaya pening–katan pelayanan publik terus ditingkatkan melalu berbagai pembenahan yang menyeluruh baik dari aspek kelembagaan, kepegawaian, tatalaksana dan akun–tabilitas. Untuk mewujudkannya diperlukan standar baku sebagai pedoman sehingga fungsi pelayanan menjadi optimal dan sesuai mekanisme tanpa memberatkan masyarakat. Acuan pelaksanaan pela–yanan publik harus berlandaskan pada pelayanan prima dengan prinsip lebih baik (better), lebih cepat (faster), lebih murah (cheaper), lebih sederhana (more simple dan aktual (newer).
Di era reformasi, perubahan pelayanan publik diarahkan sesuai aturan perun–dangan yang didasarkan pada indeks kepuasan masyarakat yang dikuatkan oleh Peraturan Daerah. Perubahan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut ha–ruslah berorientasi pada kepuasan masya–rakat yang meliputi kesederhdanaan pro–sedur, kejelasan persyaratan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, bertanggung jawab, kelengkapan sarana-prasarana, kemudahan akses, disiplin, sopan, ramah dan kenyamanan lingkungan.
Perlunya SPM dimaksudkan untuk :
  1. Memberi pedoman kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan pela–yanan dasar khususnya di bidang ketenagakerjaan;
  2. Menciptakan kesatuan langkah dalam menyelenggarakan pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan sehingga diha–rapkan dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah agar sejalan dengan tujuan nasioanl dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Memberikan perlindungan hak kon–stitusional, kepentingan nasional, ke–sejahteraan masyarakat serta keten–teraman dan ketertiban umum kepada warga negara.
DEFINISI SPM
Sebelum membahas lebih jauh pentingnya SPM, ada baiknya kita memahami dulu apa sebenarnya SPM.
  1. Adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
  2. SPM disusun dan diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kab./kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
Sedangkan dasar hukum dalam penyusunan SPM adalah :
  1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, khususnya Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) tentang Pemerintahan Daerah;
  2. PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedo–man Penyusunan dan Penerapan Stan–dar Pelayanan Minimal;
  3. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pem–bagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kab./Kota;
  4. Peraturan Mendagri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
Urusan wajib yang menjadi kewe–nangan peerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota adalah :
  1. Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi, yaitu pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota” (Pasal 13 ayat 1 huruf h UU No. 32 Tahun 2004);
  2. Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota, yaitu pelayanan bi–dang ketenagakerjaan. (Pasal 14 ayat 1 huruf h UU Nomor 32 Tahun 2004).
Dengan dasar hukum tersebut di atas, maka jelaslah urgensi ditetap–kannya SPM ini, yakni :
  1. Dengan adanya SPM, harapan masya–rakat untuk mendapatkan suatu standar pelayanan dasar yang sama, di lokasi manapun mereka tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan segera terwujud.
  2. Dengan adanya SPM, diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan pu–blik secara signifikan. SPM bakal men–jadi entry point atas kurang memu–askannya aspek pelayanan publik se–lama ini. Cerita mengenai birokrasi yang lamban, berbelit-belit, dan kadang di–warnai beragam pungutan diperkirakan akan berakhir atau setidaknya dapat diminimalisasi oleh konsistensi pem–berlakuan SPM.
  3. Dengan adanya SPM, otomatis me–nuntut Pemerintah untuk selalu mem–berikan pelayanan prima kepada ma–syarakat seperti ‘’kontrak” antara Pemerintah sebagai pelayan dan publik sebagai yang dilayani. Pengingkaran ‘’kontrak’’ berarti pengingkaran atas komitmen Pemerintah terhadap kepuasan publik dan pertanyaan besar terhadap kinerja Pemerintah.
PENERAPAN SPM
Dalam pelaksanaan, penerapan SPM mengikuti aturan yang ada.
  1. Pemerintah Daerah menerapkan SPM sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri. (Pasal 9 ayat 1, PP No. 65 Tahun 2005)
  2. Pemerintah Propinsi berdasarkan SPM dari pusat dalam kapasitasnya sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memfasilitasi Kabupaten dan Kota yang ada dalam wilayah kerjanya untuk menerapkan dan mencapai SPM tersebut.
Sebelum menerapkan SPM, perlu diketahui kreteria penentuan jenis pelayanan dasar dimaksud.
  1. Merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintahan daerah;
  2. Merupakan pelayanan yang sangat mendasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal sehingga dibu–tuhkan dan harus dijamin keterse–diaannya oleh konstitusi, rencana jang–ka panjang nasional, dan konvensi international yang sudah diratifikasi, tanpa memandang latar belakang pen–dapatan, sosial, ekonomi, dan politiknya;
  3. Tidak menghasilkan keuntungan materi atau uang tetapi cenderung merugi, sehingga membutuhkan subsidi dari Pemerintah.
Namun dalam pelaksanannya, diper–lukan pemahaman terhadap prinsip pe–nyusunan dan penetapan SPM, yakni :
  1. Konsensus, yaitu disepakati bersama oleh komponen-komponen atau unit-unit kerja yang ada pada departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bersangkutan;
  2. Sederhana, yaitu mudah dimengerti dan dipahami;
  3. Nyata, yaitu memiliki dimensi ruang dan waktu serta persyaratan atau prosedur teknis;
  4. Terukur, yaitu dapat dihitung atau dianalisa;
  5. Terbuka, yaitu dapat diakses oleh seluruh warga atau lapisan masyarakat;Terjangkau, yaitu dapat dicapai bersama SPM jenis-jenis pelayanan dasar lainnya dengan menggunakan sumber-sumber daya dan dana yang tersedia;
  6. Akuntabel, yaitu dapat dipertanggung–jawabkan kepada publik; dan
  7. Bertahap, yaitu mengikuti perkem–bangan kebutuhan dan kemampuan keuangan, kelembagaan, dan personil dalam pencapaian SPM.
Sedangkan pelaporan tenis tahunan kinerja penerapan SPM adalah sebagai berikut:
  1. Bupati/Walikota menyusun dan me–nyampaikan laporan teknis tahunan ki–nerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Mennakertrans melalui Gubernur;
  2. Gubernur menyusun dan menyam–paikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM ke–pada Mennakertrans;
  3. Berdasarkan laporan teknis tahunan, Menteri melakukan pembinaan dan pe–ngawasan teknis penerapan SPM se–suai dengan bidang urusan masing-masing.
Pada tahap pembinaan dan penga–wasan teknis penerapan SPM, akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:
  1. Menteri melakukan pembinaan teknis penerapan SPM oleh Pemerintahan Da–erah; serta mendelegasikan tugas ke–pada Gubernur selaku wakil Pemerintah di Daerah untuk melakukan pembinaan teknis penerapan SPM oleh Peme–rintahan Kab./Kota;
  2. Menteri melakukan pengawasan teknis penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah, serta mendelegasikan tugas kepada Gubernur selaku wakil Peme–rintah di Daerah untuk melakukan pe–ngawasan teknis penerapan SPM oleh Pemerintahan Kab./Kota.
JENIS-JENIS PELAYANAN
Dalam bidang ketenagakerjaan, ada beberapa pelayanan yang harus dilak–sanakan pemerintah, yakni :
  1. Pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja. Pelayanan dasar yang wajib diberikan berupa pe–laksanaan pelatihan kerja. Definisi ope–rasional dari pelayanan pelatihan kerja adalah :
    a. Pelatihan kerja merupakan keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disi–plin, sikap dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
    b. Indikator pelayanan berupa porsentase jumlah orang yang dilatih sesuai kapa–sitas latihan di lembaga latihan diban–ding dengan jumlah orang yang men–daftar pelatihan di lembaga latihan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun de–ngan ukuran konstanta 70%. Artinya jumlah orang yang dilatih dibagi jum–lah pendaftar dikalikan 70%.
  2. Penempatan tenaga kerja. Pelayanan dasar yang wajib diberikan berupa : 1) Pelayanan Informasi Pasar Kerja, 2) Penempatan Tenaga Kerja di dalam Negeri dan 3) Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri.
    Definisi operasional dari pelayanan ini adalah :
    a. Penempatan tenaga kerja adalah usaha untuk mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja agar pencari kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan ke–mampuannya serta pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja sesuai de–ngan kebutuhannya.
    b. Indikator pelayanan adalah persentase jumlah penempatan tenaga kerja me–lalui pelaksanaan job fair, penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu 5 (lima) tahun de–ngan ukuran konstanta sebagai berikut:
    - Pelaksanaan job fair, yakni jumlah pe–nempatan tenaga kerja job fair dibagi jumlah pencari kerja yang terdaftar dikalikan 80%.
    - Penempatan tenaga kerja dalam negeri adalah dengan membagi jumlah pe–nempatan dalam negeri dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar dikalikan 90%.
    - Penempatan tenaga kerja luar negeri adalah dengan membagi jumlah pe–nempatan dalam negeri dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar dikalikan 95%.
  3. Hubungan Industrial dan Ja–minan Sosial Tenaga Kerja. Pelayanan dasar yang wajib berupa : 1) Pembinaan kelembagaan hubungan industrial dan syarat-syarat kerja dan 2) Pemerantaraan/mediasi perselisihan hubungan industrial.
    Definisi operasional kegiatan ini:
    a. Hubungan Industrial adalah suatu sis–tem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi ba–rang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan peme–rintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
    b. Perselisihan Hubungan Industrial meru–pakan perbedaan pendapat yang me–ngakibatkan pertentangan antara pe–ngusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pe–kerja/buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, kepentingan, PHK atau perselisihan antar serikat pekerja/buruh dalam satu perusahaan.
    c. Mediasi Hubungan Industrial adalah penyelesaian perselisihan hak, kepen–tingan dan PHK dan perselisihan antar serikat pekerja/buruh dalam satu peru–sahaan melalui musyawarah yang dite–ngahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.
    d. Mediator Hubungan Industrial adalah pengawai instansi pemerintah yang ber–tanggung jawab di bidang ketena–gakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh menteri yang bertugas memberi mediasi dan mempunyai kewajiban memberi anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, kepentingan, PHK dan perselisihan antar serikat pekerja/buruh hanya dalam satu perusahaan. Jangka waktu 5 (lima) tahun dengan ukuran konstanta sebagai berikut :
    - Jumlah pembinaan lembaga Hubungan Industrial dibagi jumlag lembaga Hubungan Industrial dikalikan 90 persen
    - Jumlah penyelesaian perselisihan Hu–bungan Industrial mediasi dibagi jum–lah perselisihan Hubungan Industrial yang terdaftar dikalikan 80%
  4. Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan. Pelayanan dasar yang wajib berupa : 1) Pengawasan norma ketenagakerjaan, 2) Pengawasan Norma kerja perempuan dan anak, dan 3) Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja.
    Definisi operasional adalah:
    a. Pengawasan ketenagakerjaan meru–pakan upaya mengawasi dan mene–gakkan peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan.
    b. Pengawasan norma kerja perempuan dan anak merupakan upaya mengawasi dan menegakkan aturan perundangan di bidang ketenagakerjaan.
    c. Pengawasan norma K3 merupakan upaya mengawasi dan menegakkan peraturan perundangan khususnya nor–ma K3 di bidang ketenagakerjaan.
    d. Jangka waktu 5 (lima) tahun dengan ukuran konstanta sebagai berikut :
    - Jumlah pengawasan norma kerja dibagi jumlah perusahaan dikalikan 80%
    - Jumlah kasus pelanggaran norma kerja perempuan dan anak dibagi jumlah perusahaan dikalikan 80%
    - Jumlah kasus pelanggaran norma K3 dibagi jumlah perusahaan dikalikan 80%
Pada akhirnya, dengan adanya SPM bidang ketenagakerjaan dapat menjadi acuan untuk mengukur kualitas dan kuan–titas pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah. Artinya, SPM itu juga merupakan ukuran untuk melihat kinerja pemerintah daerah. Hal ini terutama terkait dengan urusan wajib pemerintah daerah (sesuai UU 32 Tahun 2004, daerah memiliki urusan wajib dan urusan pilihan)
Jadi, SPM ini terkait dengan pelak–sanaan urusan wajib yang sebenarnya me–rupakan pelayanan dasar, seperti pen–didikan, kesehatan, transportasi, kete–nagakerjaan dan sebagainya yang dijamin haknya secara konstitusional oleh UU. Penerapan SPM ini juga diharapkan seba–gai upaya pemerintah daerah untuk lebih memperbaiki kinerja pelayanan kepada masyarakat. (penulis adalah staf Subdin Sungram Disnaker Jatim)
 

Menu Lain

Quick Link

 

Data Pengunjung

Kami punya 59 tamu online
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. Dukuh Menanggal 124-126 - Surabaya
Telp./Fax. : 031-8284078, 8280254
E-Mail : disnakerprovjatim@yahoo.com
- Sebaiknya Menggunakan Browser Mozilla Firefox Dengan Resolusi 1280 x 1024 -