You are here > Home Berita Artikel Ketenagakerjaan KSAD untuk Lancarkan Program Transmigrasi
Thu 02 Oct 2014
KSAD untuk Lancarkan Program Transmigrasi
Pelaksanaan program transmigrasi di era otonami daerah mengharuskan adanya perubahan Undang-undang No 15/1997 tentang Ketransmigrasian, sebagimana telah diubah dalam Undang-undang No 29/2009. Adalah sebuah kenyataan bahwa Indaks Pembangunan Manusai Indonesia (IPM) Indonesia masih berada pada posisi yang rendah. Dengan adanya undang-undang yang baru tersebut, pemerintah daerah diharapkan berperan secara aktif dalam pembangunan transmigrasi dan kependudukan. Jika sebelumnya peran pusat sangat dominan, maka dengan perubahan undang-undang ini, peran pemerintah daerah lebih dipertegas mulai dari penyediaan kawasan, pembangunan kawasan sampai dengan pengembangan kawasan transmigrasi.
Dengan perubahan tugas dan fungsi ini, Dinas Tenaga kerja Transmigrasi dan Kependudukan Jawa Timur pada 15-17 April 2010 telah melaksanakan Forum Komunikasi Informasi dan Edukasi (FKIE) yang dibuka langsung oleh Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf. Acara tersebut juga dihadiri Ditjen P4 Trans, Ditjen FP Trans, Ditjen P2MKT serta beberapa bupati daerah asal dan daerah penempatan serta sejumlah SKPD yang menangani program transmigrasi.
Penandatanganan Naskah Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) sebagaimana diatur mekanismenya dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kera Sama Antar Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tatacara Kerja Sama Antar Daerah yang melibatkan 14 provinsi di luar Jawa dengan 29 kabupaten di Jawa Timur. Masing-masing pihak yang berkerjasama dalam pembangunan transmigrasi satu sama lain memiliki peran yang bersifat sinergis dan menguntungkan semua pihak. Peran daerah penempatan sangat penting antara lain dalam menyediakan lahan yang clear and clean dan layak untuk permukiman transmigrasi. Sementara peran daerah asal menyediakan sumber daya manusia berkualitas. Dengan demikian dalam menerbitkan Surat Perintah Pemberangkatan (SPP). Pemerintah pusat akan mengikuti naskah KSAD yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Sehingga diharapkan pengiriman/pemberangkatan calon transmigran dapat dimulai sejak awal tahun anggaran (tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran). karena rata-rata para calon transmigran sudah lama menunggu untuk diberangkatkan.
Disnakertransduk  Jawa Timur dalam tahun 2010 mendapat alokasi target 865 KK terdiri dari 602 transmigrasi umum (TU) dan 263 KK transmigrasi swakarsa mandiri (TSM). Untuk mensukseskan program tersebut, maka dalam acara FKIE juga dilaksanakan kegiatan penandatanganan naskah Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) yang melibatkan bupati kepala daerah pengirim dan daerah penerima. Tujuannya untuk menjalin informasi dari kedua belah pihak mulai dari ketersediaan lahan, status lahan, fasilitas rumah dan pekarangan serta kebutuhan lain yang menjadi hak-hak dari warga transmigran.
Di samping itu, bupati daerah asal harus mampu menyediakan calon transmigran yang berkualitas mulai dari skill status kependudukan, status perkawinan dan kesiapan mental para calon transmigran, sehingga tidak akan terjadi lagi penolakan terhadap pelaksanaan kegiatan ketransmigrasian mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun desa/masyarakat. Salam bahasa Kepala Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur Ir. Gentur Prihantono dimasa mendatang tidak ada lagi terdengar transmigran yang kembali/ulang alik apalagi gagal.
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Jawa Timur telah memberangkatkan transmigran sebanyak 2.971 KK atau 9.377 jiwa ke berbagai UPT di luar Jawa antara lain di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku. Dari jumlah target yang dialokasikan untuk Jawa Timur rata-rata setiap tahunnya hanya mampu memberangkatkan 75 -80% dari alokasi target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan kesiapan lokasi permukiman khususnya kesiapan rumah dan lahan pertanian yang rata-rata selesai pada akhir tahun anggaran, sehingga pengiriman/pemberangkatan transmigran baru dilaksanakan pada akhir tahun anggaran dan praktis waktu afektif untuk pemberangkatan hanya sekitar 2,5 bulan. Hal ini menyulitkan  penjadwalan sarana transportasi (jadwal kapal laut).
 

Menu Lain

Quick Link

 

Data Pengunjung

Kami punya 45 tamu online
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. Dukuh Menanggal 124-126 - Surabaya
Telp./Fax. : 031-8284078, 8280254
E-Mail : disnakerprovjatim@yahoo.com
- Sebaiknya Menggunakan Browser Mozilla Firefox Dengan Resolusi 1280 x 1024 -