You are here > Home SDM Plus - Edisi 121 Januari 2011 Pelaksanaan Penangguhan UMK 2011
Mon 01 Sep 2014
Pelaksanaan Penangguhan UMK 2011

Penetapan Upah Minimum
Kabupaten/Kota Tahun 2011 telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2010 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2011 dan Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2010 tentang Upah Minimum Kabupaten Gresik  Tahun 2011.

Dalam hal pengusaha tidak mampu membayar Upah Minimum maka pengusaha dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum.Penangguhan pelaksanaan Upah Minimum bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan dalam melaksanakan upah minimum yang berlaku pada kurun waktu tertentu. Di Jawa Timur ada 2 (dua) perusahaan serta pengajuan oleh DPK Apindo Gresik mewakili 27 perusahaan yang mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan UMK tahun 2011 yaitu :

  1. Hotel Pardikan Asri, Jl. KH. Ahmad Dahlan 126 A Kota Kediri
  2. PT. Semeru Makmur Kayunusa, Jl. Raya Klakah KM. 3 Ds. Kebonan Kec. Klakah Kabupaten Lumajang
  3. DPK Apindo Gresik yang mewakili 27 perusahaan.

Pengajuan penangguhan pelaksanaan UMK oleh pengusaha diajukan kepada Gubernur melalui Instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal diberlakukannya Upah Minimum. Permohonan penangguhan pelaksanaan UMK tahun 2011 harus berdasarkan atas kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat yang ada di masing-masing perusahaan.

Selain itu pengajuan penangguhan pelaksanaan UMK tahun 2011 harus dilengkapi persyaratan antara lain :

  1. Naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh masing-masing perusahaan.
  2. Laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi laba beserta penjelasan untuk 2 (dua) tahun terakhir.
  3. Salinan akte pendirian perusahaan.
  4. Data upah menurut jabatan pekerja/buruh.
  5. Jumlah pekerja/buruh seluruhnya dan jumlah pekerja/buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan upah minimum.
  6. Perkembangan produksi dan pemasaran selama 2 (dua) tahun terakhir serta rencana produksi dan pemasaran untuk 2 (dua) tahun yang akan datang.

Jika perusahaan yang mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan UMK tahun 2011 merupakan perusahaan yang berbadan hukum maka laporan keuangan yang ada harus sudah diaudit oleh akuntan publik.

Setelah persyaratan administrasi dipenuhi dan telah diteliti oleh sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi maka dibentuklah Tim yang terdiri dari unsur Serikat Pekerja, unsur Apindo dan Pemerintah untuk melakukan kunjungan lapangan ke masing-masing perusahaan yang mengajukan penangguhan pelaksanaan UMK tahun 2011. Dilakukannya kunjungan lapangan tersebut untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya baik kondisi perusahaan maupun kondisi psikologis pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh masing-masing perusahaan.

Penangguhan pelaksanaan UMK tahun 2011 bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu atau paling lama 12 (dua belas) bulan. Permohonan penangguhan pelaksanaan UMK diberikan dengan :

  1. Membayar upah minimum sesuai upah minimum yang lama.
  2. Membayar upah minimum lebih tinggi dari upah minimum lama tetapi lebih rendah dari upah minimum baru.
  3. Menaikkan upah minimum secara bertahap.

Apabila masa penangguhan pelaksanaan Upah minimum berakhir maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum baru yang berlaku pada saat itu.

Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum yang diajukan oleh pengusaha ada 2 (dua) kemungkinan yang akan diperoleh yaitu permohonan akan disetujui dan permohonan ditolak. Penolakan atau persetujuan atas permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum yang diajukan kepada Gubernur harus sudah diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum secara lengkap. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan belum ada keputusan Gubernur tentang penangguhan atau penolakan penangguhan pelaksanaan upah minimum maka permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum yang diajukan oleh pengusaha telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum dianggap telah disetujui oleh Gubernur.

Selain itu selama permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum masih dalam dalam proses penyelesaiaan, maka pengusaha yang mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum tetap harus membayar upah sebesar upah yang biasa diterima pekerja/buruh. Apabila permohonan penangguhan pelaksanaan UMK ditolak oleh Gubernur maka pekerja berhak atas upah sekurang-kurangnya sama dengan upah minimum yang berlaku pada saat itu.

Dalam pelaksanaan UMK Tahun 2011 di Jawa Timur ada 2 (dua) perusahaan yang mengajukan penangguhan pelaksanaan UMK Tahun 2011. Setelah dilakukan penelitian administrasi, pengkajian dan pengecekan lapangan ke masing-masing perusahaan pemohon penangguhan oleh tim yang terdiri dari unsur pekerja, Pengusaha dan Pemerintah kemudian ditindaklanjuti rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur sehingga menghasilkan rekomendasi penangguhan pelaksanaan UMK tahun 2011. Sedangkan pengajuan penangguhan pelaksanaan upah minimum yang diajukan oleh DPK Apindo Gresik (mewakili 27 perusahaan) tidak dapat diproses karena berkas persyaratan penangguhan upah minimum tidak lengkap.

Izin penangguhan pelaksanaan UMK Tahun 2011 diterbitkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2011  diberikan kepada :

  1. Hotel Pardikan Asri, Jl. KH. Ahmad Dahlan 126A Kota Kediri. Dengan waktu penangguhan 6 bulan mulai 1 Januari 2011 sampai dengan 30 Juni 2011 untuk 15 tenaga kerja. Upah sesuai UMK Kota Kediri sebesar Rp. 975.000,- wajib dibayarkan pengusaha pada bulan Juni 2011.
  2. PT. Semeru Makmur Kayunusa, Jl. Raya Klakah KM. 3 Ds. Kebonan Kec. Klakah Kabupaten Lumajang. Dengan waktu penangguhan 2 bulan mulai 1 Januari 2011 sampai dengan 28 Pebruari 2011 untuk 292 tenaga kerja. Upah sesuai UMK Kabupaten Lumajang sebesar Rp. 740.700,- wajib dibayarkan pengusaha pada bulan Maret 2011. *

Oleh : Diah Nawang Palupi

 

Menu Lain

Quick Link

 

Data Pengunjung

Kami punya 30 tamu online
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. Dukuh Menanggal 124-126 - Surabaya
Telp./Fax. : 031-8284078, 8280254
E-Mail : disnakerprovjatim@yahoo.com
- Sebaiknya Menggunakan Browser Mozilla Firefox Dengan Resolusi 1280 x 1024 -