You are here > Home Articles - Ketenagakerjaan
Tue 22 Jul 2014
Ketenagakerjaan


Bupati Resmikan Showroom Produk Latihan Kerja Situbondo - Ajak Siswa Pahami Kebutuhan Pasar

Swalayan Karya Mandiri BLK Situbondo diharapkan menjadi tempat belajar dan memotivasi siswa unit Pelayanan Teknis Pelatihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Selain memiliki kompetensi yang memadai, lulusan BLK juga diharapkan memiliki kemampuan memproduksi barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan pasar.    

Ketika meresmikan Swalayan Karya Mandiri BLK Situbondo, Bupati Dadang Wigiarto SH mengakui senang dengan berdirinya showroom hasil produksi siswa latihan kerja di wilayahnya. Keberadaan swalayan Karya Mandiri akan melengkapi upaya Pemkab Situbondo untuk mengembangkan usaha kecil dan mikro. “ Selama ini, produksi usaha kecil atau rumah tangga disini belum memiliki sarana permasaran yang baik. Kami berharap Swalayan Karya Mandiri bisa menjadi sarana promosi dan penjualan produk UKM di sini, termasuk tentu saja produk hasil pelatihan kerja,” katanya, usai menggunting pita sebagai tanda beroperasinya  swalayan.

Selengkapnya...
 
Disnakertransduk Prov.Jatim Buka Posko THR Keagamaan Tahun 2014

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Ke Agamaan bagi pekerja/ buruh merupakan tradisi dan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluargannya dalam merayakan Hari Raya Keagamaan. Selain itu pemberian THR diharapkan mampu menciptakan suasana hubungan kerja yang harmonis dan kondusif di tempat kerja. Demikian, isi Surat Edaran Menakertrans RI No. SE.4/MEN/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 yang juga diperkuat oleh Surat Edaran Gubernur  Jawa Timur No.560/8341/031/2014 tanggal 12 Mei 2014.

Adapun dasar hukum pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) oleh perusahaan diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.04/MEN/1994 pasal 3 ayat (1) dan (2) tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan. Berdasar aturan, THR diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih dengan besaran THR sebesar 1 bulan gaji. Bagi pekerja yang masa kerjanya 3 bulan terus menerus dan kurang dari 1 tahun, maka THR diberikan secara proporsonal. Pembayaran THR diberikn 1 kali dalam 1 tahun dan wajib dibayarkan oleh pengusaha selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari raya keagamaan (H-7). Dalam Surat Edaran tersebut juga dihimbau untuk penyediaan angkutan mudik lebaran yang pengadaannya disesuaikan dengan kemampuan perusahaan.

Selengkapnya...
 
Pemerintah Baru Harus Punya Sikap Jelas Soal Peluasan Lapangan Kerja

Kamar Dagang dan Indutri (Kadin) Indonesia meminta agar pemerintah mempunyai sikap yang jelas mengenai program perluasan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja.Kadin menilai, masalah pokok saat ini adalah berkurangnya daya serap tenaga kerja oleh dunia usaha, khususnya tenaga kerja formal.Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Hariyadi B Sukamdani meminta kepada pemerintah agar meningkatkan efisiensi dan efektivitas Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN) dengan membangun infrastruktur dan meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan. Bonus demografi bisa menjadi beban bagi Indonesia bila kebijakan ketenagakerjaan tidak segera diubah untuk menjadikan angkatan kerja Indonesia yang produktif.Peningkatan kualitas tenaga kerja tidak dapat dilakukan oleh perusahaan sendiri. Pemerintah harus mengambil porsi yang lebih besar, apabila ada anggaran 20 persen APBN untuk pendidkan. Berkurangnya penyerapan tenaga kerja formal menyebabkan produktivitas rendah.

Hasi penelitian United States Agency for International Development (USAID) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2013 menunjukkan jika produktivitas tenaga kerja di Indonesia relatif rendah tidak sebanding dengan kenaikan upah.Kenaikan unit labor cost (ULC) secara signifikan memukul pertumbuhan industri padat karaya sehingga menekan produksi. Kenaikan ULC bagi industri padat modal membuat mereka beralih menggunakan teknologi tinggi.Sektor usaha padat karya mengalami kesulitan berkembang karena faktor kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang populis dilatarbelakangi pertimbangan politis, tekanan serikat pekerja, kenaikan biaya produksi, dan persaingan global. Kebijakan yang sangat berpengaruh lainnya adalah upah minimum dan outsourching serta peraturan ketenagakerjaan lainnya yang sangat rigrid.

Selengkapnya...
 
Muhaimin : Pembayaran THR Maksimal H-7 Sebelum Lebaran

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor SE.4/MEN/VI/2014 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan dan Himbuan Mudik Lebaran Bersama. Surat Edaran tentang pembayaran THR dan Mudik Lebaran ini ditujukan kepada para Gubernur dan para Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia. “Pembayaran THR bagi pekerja/buruh ini wajib diberikan sekali dalam setahun oleh perusahaan dan pembayaraannya sesuai dengan hari keagamaan masing-masing serta dibayarkan selambat-lambatnya 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan, “kata Menakertrans Muhaimin Iskandar di Jakarta pada Kamis (3/7). Hal ini dikatakan Menakertrans Muhaimin Iskandar sebelum melakukan kunjungan kerja dan buka puasa bersama dengan Direksi dan Pengurus SPBUN, Para pekerja/Buruh PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) DI PABRIK GULA GEMPOL KEREP UNIT MOJOKERTO, Jawa Timur.

Muhaimin mengatakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja/buruh sudah merupakan tradisi sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan Hari Raya Keagamaan “Dengan Surat Edaran ini, kita ingatkan dan tegaskan kembali bahwa pembayaran THR merupakan kewajiban pengusaha kepada pekerja/buruh. Pembayaran THR ini wajib dilaksanakan secara konsisten dan tepat waktu sesuai peraturan agar tercipta suasana hubungan kerja yang harmonis dan kondusif di tempat kerja,” kata Muhaimin. Muhaimin menjelaskan peraturan tentang pembayaran THR harus dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan. Melalui surat edaran ini, Muhaimin meminta kepada para Gubernur/Bupati/Walikota untuk memperhatikan dan menegaskan kepada para pengusaha di wilayahnya agar segera melaksanakan pembayaran THR tepat waktu dan sesuai dengan peraturan. “Para Gubernur/Bupati/Walikota hendaknya senantiasa memperhatikan dan menegaskan kepada para pengusaha di wilayahnya agar segera melaksanakan pembayaran THR tepat waktu, “kata Muhaimin.

Selengkapnya...
 
Menakertrans : Pemilu Pilpres 9 Juli, Hari Libur bagi Pekerja/Buruh

Pemerintah menetapkan hari pemungutan suara untuk pemilihan umum Presiden dan wakil presiden tahun 2014 yang jatuh pada hari Rabu tanggal 9 Juli sebagai hari libur bagi pekerja/buruh. Sedangkan Pekerja/buruh yang bekerja pada tanggal pemungutan suara, berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya, yang biasa diterima pekerja/buruh yang dipekerjakan pada hari libur resmi Penetapan tanggal 9 Juli sebagai hari libur bagi pekerja/buruh ini berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.5/MEN/VI/2014 Tentang Hari Libur Bagi Pekerja/Buruh Pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. “Para pekerja/buruh diharapkan dapat memanfaatkan hari libur ini untuk menyalurkan aspirasi politik dalam pesta demokrasi yang diadakan lima tahun sekali ini,”Kata Menakertans Muhaimin Iskandar di Kantor Kemnakertrans, Jakarta pada Senin (7/7).

Surat edaran yang ditandatangani Menakertrans Muhaimin Iskandar pada tanggal 17 Juni 2014 ini ditujukan kepada Para Gubernur, Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk selanjutnya disebarluaskan kepada para pengusaha, pekerja/buruh dan stake holder terkait lainnya yang berada di wilayahnya masing-masing. Menakertrans Muhaimin Iskandar mengatakan penetapan 9 Juli sebagai hari libur bagi pekerja/buruh ini sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 4 tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadawal Penyelenggaran Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. “Penerbitan Surat edaran ini juga sesuai Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah menetapkan 9 April sebagai hari libur atau hari yang diliburkan,” kata Muhaimin. Muhaimin menjelaskan selain menetapkan 9 Juli sebagai hari libur, dalam surat edaran tersebut disebutkan pula bahwa apabila pekerja/buruh harus bekerja pada tanggal pemungutan suara, maka pengusaha harus mengatur waktu kerja agar pekerja/buruh dapat menggunakan hak pilihnya. “Sedangkan Pekerja/buruh yang bekerja pada tanggal pemungutan suara, berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang dipekerjakan pada hari libur resmi. “Kata Muhaimin mengutip surat edaran Menakertrans tersebut. Lebih lanjut Muhaimin mengatakan upah kerja lembur yang dilakukan pada pelaksanaan hari pencoblosan 9 Juli nanti, dihitung hanya pada saat pekerja/buruh melakukan pekerjaan. “Dalam hal di suatu wilayah/daerah harus dilakukan pemungutan suara ulang, maka penetapan hari libur pemungutan suara ulang di wilayah/daerah tersebut berpedoman pada Peraturan KPU,” Kata Muhaimin.

Selengkapnya...
 
MulaiSebelumnya12345678910SelanjutnyaTerakhir

Halaman 1 dari 53

Menu Lain

Quick Link

 

Data Pengunjung

Kami punya 16 tamu online
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. Dukuh Menanggal 124-126 - Surabaya
Telp./Fax. : 031-8284078, 8280254
E-Mail : disnakerprovjatim@yahoo.com
- Sebaiknya Menggunakan Browser Mozilla Firefox Dengan Resolusi 1280 x 1024 -