You are here > Home Articles - Ketenagakerjaan
Sat 23 Aug 2014
Ketenagakerjaan


Gubernur Janjikan Formulasi Baku UMK di Jatim ; Perhitungan KHL Jadi Perhatian

Pemprov Jatim akan memformulasikan penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten, dengan mempertimbangkan angka tahun sebel;umnya, inflasi dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, Namun formulasi tersebut hanya bisa diterapkan jika buruh dan pengusaha satu angka dalam menetapkan besaran Kebutuhan Hidup Layak  (KHL). Penetapan KHL dalam Sidang Dewan Pengupahan sering menjadi sumber sengketa antara wakil pengusaha dan buruh, Para buruh menuduh pengusaha tidak fair dalam mengusulkan KHL, sebaliknya pengusaha menilai hasil survey KHL tidak netral dan cenderunmg melihat kepada buruh. Kondisi ini terjadi awal kekisruhan dalam penempatan UMK yang akan di usulkan pada Gubernur.

Dalam berbagai aksi sepanjang bulan Oktober, sejumlah elemen buruh di Jatim juga meminta komponen dalam penghitungan KHL ditambah, dari 60 item menjadi 80 item. Hal ini terjadi pada aksi Demo 31 Oktober di Gedung Negara Grahadi. Mereka meminta perhitungan KHL berdasarkan pasda survai 80 item. Namun , hal itu tidak bisa diterima karena secara Nasional nmasih menggunakan 60 item. Disela aksinya, ketua pimpinann daerah serikat pekerja kimia ,energy dan pertambangan SPSI, Jawa Timur, Moestopo mengatakan bahwa tuntunan kenaikan UMK dinilai perlu setelah pihaknya mengadakan pertemuan dengan pimpinan cabang dan pimpinan Unit kerja dengan asisten III Sedaprop. Jatim Edy Purwinarto, pada (10/11) Septembetr 2013. Rapat tersebut membahan dan melakukan kajian baik secara empirsis maupun normative tentang peraturan Gebernur Jatim Nomor 63 Tahun 2013 tentangb tata cara penetapan dan penangguhan UMK dan UMSK di Jatim.

Selengkapnya...
 
Jatim Raih Transmigrasi Award dan Adakan MoU Bursa Kerja Online

Peringatan Hari Transmigrasi di Jawa Timur diperingati pada tanggal 12 Desember 2013 yang dipusatkan di Asrama Transito Margorejo, Surabaya. Berindak sebagai inspektur  pada Upacara Peringatan Hari Bhakti Transmigran Ke-63 adalah Kadisnakertransduk Prov Jatim DR. Hary Soegiri MBA, M.Si. Kadisnakertransduk Prov. Jatim yang membacakan sambutan Menakertrans terutama tentang UU Transmigrasi No 15/1997 yang diubah dengan UU No 29/2009 harus segera diimplementasikan dengan didukung perangkat regulasinya.

Ke depan, program transmigrasi harus benar-benar menjadi sektor pelopor bagi pelaksanaan redistribusi lahan bagi petani. Terutama dalam menghadapi tantangan yang dihadapi Indonesia di masa mendatang adanya krisis pangan dan energi. Dalam amanat UU ketransmigrasian, pemerintah dituntut oleh khalayak publik, terutama oleh masyarakat transmigran agar bisa melaksanakan UU itu secara sungguh sehingga menjamin peningkatan taraf hidup masyarakat, selain mampu menawarkan transmigrasi lebih menarik, proses urbanisasi juga menjadi pendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selengkapnya...
 
Muhaimin Serahkan Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Kepada 6 Pemerintah Provinsi (Pemprov)

Sebanyak 6 Pemerintah Provinsi (Pemprov) berhasil memperoleh penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Terbaik tahun 2013. Mereka dinilai telah berhasil melaksanakan pembangunan bidangketenagakerjaan di wilayahnya masing-masing sepanjang tahun 2013. Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik pertama berhasil diraih DKI Jakarta, sedangkan terbaik kedua diraih Kepulauan Riau dan terbaik ketiga berhasil diraih Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara itu Provinsi DI Yogyakarta, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Riau mendapatkan penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan terbaik dari 9 indikator tertentu. Sedangkan secara keseluruhan, dari 33 provinsi yang dinilai, 29 provinsi berada pada tingkatan status menengah bawah sedangkan 4 provinsi yaitu provinsi Kalimantan Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat dab Lampung berada pada status rendah.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan penilaian Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan merupakan acuan dasar untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan di daerah, bahan evaluasi kebijakan dan program ketenagakerjaan daerah serta sarana pemicu (trigger) agar melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan secara optimal. “Dengan adanya penghargaan ini, diharapkan ini dapat meningkatkan komitmen pemerintah daerah (Pemda) dalam Perencanaan Tenaga Kerja Daerah guna mendukung keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia, “kata Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam pembukaan Nakertrans Expo tahun 2013 di Kantor Kemnakertrans, Jakarta pada Kamis (5/12).

Selengkapnya...
 
Disnakertransduk Jatim Raih Penghargaan LAKIP Kategori B

Selasa, 3 Nopember 2013, Pemerintah Provinsi Jatim memberikan 59 penghargaan atas diselenggarakannya hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD di lingkungan Pemprov Jatim Tahun 2013, Penilaian unit Pelayanan Publik Percontohan Jatim Tahun 2013 dan Gelar Budaya Kerja tingkat Prov Jatim. Penghargaan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Prov. Jatim Rasiyo mewakili Gubernur Jatim di Empire Palace Surabaya.

Data dari biro pemerintahan, dari 59 penghargaan Lakip, terbanyak SKPD di lingkungan Provinsi Jatim meraih ketegori B sebanyak 39, kategori CC 19 SKPD dan kategori A berjumlah 1 SKPD. Dalam kesempatan ini, Disnakertransduk Prov. Jatim termasuk SKPD kategori B yang diterima oleh Sekretaris Disnakertransduk Prov. Jatim Pujo Iriyanto.

Selengkapnya...
 
Mendesak Tingkatkan Kualitas SDM Jatim Hadapi AEC Tahun 2015

Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur harus menjadi perhatian semua pihak, Apalagi menghadapi penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau Asean Economy Community (AEC) tahun 2015, peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia harus tidak bisa ditunda, jika Indonesia tidak ingin kebanjiran tenaga kerja asing dari Negara tetangga. Untuk membangun kualitas SDM Jawa Timur yang bisa bersaing secara global, Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Jawa Timur menggelar seminar pada 13-14 September 2013, Seminar dihadiri para akademisi, pemerintah, dan kalangan dunia usaha serta lembaga sertifikasi profesi dan pelaku lembaga pelatihan di Jawa Timur. Sedangkan nara sumber dalam seminar di Tretes Pasuruan tersebut antara lain Rektor Prof Ida Ayu Brahmasari dan Edy Yuwono Slamet, serta Kadisnakertransduk Jatim Hary Soegiri.

Ketua BKSP Jatim Setio Agustiono mengatakan, seminar tersebut merupakan upaya Jawa Timur menciptakan strategi untuk meningkatkan kualitas SDM, sebagai antisipasi diberlakukannya MEA tahun 2015.” Kami ingin mengajak semua stakeholder untuk membahas bagaimana agar pekerja Indonesia tidak kalah dengan Negara ASEAN, apalagi hanya menjadi penonton di negeri sendiri,”katanya.

Salah satu bahasan penting dalam seminar tersebut adalah mengajak masyarakat, dan pelaku pelatihan kerja dan sekolah/perguruan tinggi untuk berpijak pada kompetensi kerja, yang telah diatur dalam Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Dengan menerapkan standart kompetensi sejak pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan, Perguruan Tinggi, dan lembaga latihan kerja diharapkan tenaga kerja memiliki kemampuan bersaing di pasar global.”Pendidikan dan Pelatihan juga harus selalu berorientasi pengguna. Kemampuan seperti apa yang diminta dunia usaha semestinya menjadi acuan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja,”katanya. Untuk memudahkan pelaksanaan standarisasi kopetensi, BKSP Jatim mengajak semua pihak mewujudkan Pusat Koordinasi Uji Kopetensi (PKUK) agar semakin banyak Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) melakukan pengujian. Saat ini sudah terdapat 15 LSP dan sedikitnya 32 Tempat Uji Kopetensi yang direkomendasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Kepala Disnakertransduk Jatim Hary Soegiri mengatakan saat ini masih terjadi kesenjangan kompetensi lulusan pendidikan dengan kopetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Padahal, kesenjangan tersebut menghambat pertumbuhan ekonomi Tanah Air karena dinilai memiliki kualitas sumber daya manusia lebih rendah dibandingkan Negara lain.”Indonesia masih terbentur kesenjangan antara kompetensi lulusan dunia pendidikan kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha.”katanya. Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia pada tahun 2006 sesuai Human Development Index/HDI masih di peringkat 108. Namun, Negara tetangga seperti, Singapura di posisi 25, Brunai Darussalam 33, Thailand 72, dan Malaysia 60.

Selengkapnya...
 
MulaiSebelumnya12345678910SelanjutnyaTerakhir

Halaman 10 dari 53

Menu Lain

Quick Link

 

Data Pengunjung

Kami punya 24 tamu online
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. Dukuh Menanggal 124-126 - Surabaya
Telp./Fax. : 031-8284078, 8280254
E-Mail : disnakerprovjatim@yahoo.com
- Sebaiknya Menggunakan Browser Mozilla Firefox Dengan Resolusi 1280 x 1024 -