You are here > Home Articles - Ketenagakerjaan
Tue 02 Sep 2014
Ketenagakerjaan


Gubernur dan DPRD Jatim Sah Raperda Outsourcing

Akhirnya hanya 5 pekerjaan yang di atur dalam raperda Outsourcing. DPRD Jatim akhirnya menyetujui draft raperda outsourcing yang diajukan Gubernur, Namun, DPRD meminta dilakukan sosialisasi yang masih kepada kelayakan masyarakat, khususnya kepada perusahaan,buruh, dan pihak terkait, sehingga stakeholder memiliki pengetahuan dan pemahaman yang utuh atau komprehensif terhadap masalah outsourcing di Jatim.

Pengesahan raperda menjadi perda outsourcing dilakukan dalam sidang paripurna DPRD Jatim, Rabu (23/10) Raperda yang diberi nama Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain itu mendapat dukungan semua fraksi di DPRD Jatim, Substansi perda tersebut adalah memberikan jaminan dan perlindungan terhadap pekerja outsourcing sehingga tidak selalu menjadi korban, Sebab, pekerja outsourcing sama sekali tidak ada ikatan kerja dengan tempat atau perusahaan mereka bekerja. Tidak ada jaminan kepastian akan tetap bekerja, kemudian tidak ada jaminan atau asuransi kesehatan, kecelakaan kerja, Kami sangat mengapresiasi perda tersebut karena dapat memberikan perlindungan kepada pekerja outsourcing di Jatim, maka itu perda ini harus terus dikawal, sehingga tidak terjadin,kata juru bicara Fraksi Partai Dekokrat, H Amirin Sudjono,Pada ini mengucapkan bentuk kesiapan dan keseriusan Jatim dalam memperbaiki kehidupan kaum pekerja, paparnya.

Selengkapnya...
 
Tingkatkan Daya Saing, UPT Pelatihan Kerja Surabaya Kembangkan Production Training Centre (PTC)

Dalam rangka menyongsong berlakunnya Pasar Bebas Asia Pasifik maupun ASEAN Economic Community, maka daya saing SDM dan tenaga kerja perlu segera ditingkatkan. Untuk itu UPT Pelatihan Kerja (BLK) harus berupaya terus mengembangkan program pelatihan yang ada, diantarannya dengan terus mengupayakan terselenggarannya Pelatihan Berbasis Kompetensi yang diakhiri dengan Uji Kompetensi, Pelatihan Berbasis Masyarakat, dan Pelatihan Berbasis Produksi melalui pembentukan Production Training Centre (PTC).

Sehubungan dengan itu, Senin, 16 Desember 2013 bertempat dihalaman Disnakertransduk Prov. Jatim diadakan acara pelantikan Manager Umum PTC (General Manager) di UPT Pelatihan Kerja Surabaya, yang bertugas dan bertanggung jawab mengkoordinasi program, kegiatan serta operasional dan pengelolaan seluruh PTC yang ada di UPT Pelatihan Kerja Surabaya sesuai tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Selengkapnya...
 
Gubernur Janjikan Formulasi Baku UMK di Jatim ; Perhitungan KHL Jadi Perhatian

Pemprov Jatim akan memformulasikan penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten, dengan mempertimbangkan angka tahun sebel;umnya, inflasi dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, Namun formulasi tersebut hanya bisa diterapkan jika buruh dan pengusaha satu angka dalam menetapkan besaran Kebutuhan Hidup Layak  (KHL). Penetapan KHL dalam Sidang Dewan Pengupahan sering menjadi sumber sengketa antara wakil pengusaha dan buruh, Para buruh menuduh pengusaha tidak fair dalam mengusulkan KHL, sebaliknya pengusaha menilai hasil survey KHL tidak netral dan cenderunmg melihat kepada buruh. Kondisi ini terjadi awal kekisruhan dalam penempatan UMK yang akan di usulkan pada Gubernur.

Dalam berbagai aksi sepanjang bulan Oktober, sejumlah elemen buruh di Jatim juga meminta komponen dalam penghitungan KHL ditambah, dari 60 item menjadi 80 item. Hal ini terjadi pada aksi Demo 31 Oktober di Gedung Negara Grahadi. Mereka meminta perhitungan KHL berdasarkan pasda survai 80 item. Namun , hal itu tidak bisa diterima karena secara Nasional nmasih menggunakan 60 item. Disela aksinya, ketua pimpinann daerah serikat pekerja kimia ,energy dan pertambangan SPSI, Jawa Timur, Moestopo mengatakan bahwa tuntunan kenaikan UMK dinilai perlu setelah pihaknya mengadakan pertemuan dengan pimpinan cabang dan pimpinan Unit kerja dengan asisten III Sedaprop. Jatim Edy Purwinarto, pada (10/11) Septembetr 2013. Rapat tersebut membahan dan melakukan kajian baik secara empirsis maupun normative tentang peraturan Gebernur Jatim Nomor 63 Tahun 2013 tentangb tata cara penetapan dan penangguhan UMK dan UMSK di Jatim.

Selengkapnya...
 
Jatim Raih Transmigrasi Award dan Adakan MoU Bursa Kerja Online

Peringatan Hari Transmigrasi di Jawa Timur diperingati pada tanggal 12 Desember 2013 yang dipusatkan di Asrama Transito Margorejo, Surabaya. Berindak sebagai inspektur  pada Upacara Peringatan Hari Bhakti Transmigran Ke-63 adalah Kadisnakertransduk Prov Jatim DR. Hary Soegiri MBA, M.Si. Kadisnakertransduk Prov. Jatim yang membacakan sambutan Menakertrans terutama tentang UU Transmigrasi No 15/1997 yang diubah dengan UU No 29/2009 harus segera diimplementasikan dengan didukung perangkat regulasinya.

Ke depan, program transmigrasi harus benar-benar menjadi sektor pelopor bagi pelaksanaan redistribusi lahan bagi petani. Terutama dalam menghadapi tantangan yang dihadapi Indonesia di masa mendatang adanya krisis pangan dan energi. Dalam amanat UU ketransmigrasian, pemerintah dituntut oleh khalayak publik, terutama oleh masyarakat transmigran agar bisa melaksanakan UU itu secara sungguh sehingga menjamin peningkatan taraf hidup masyarakat, selain mampu menawarkan transmigrasi lebih menarik, proses urbanisasi juga menjadi pendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selengkapnya...
 
Muhaimin Serahkan Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Kepada 6 Pemerintah Provinsi (Pemprov)

Sebanyak 6 Pemerintah Provinsi (Pemprov) berhasil memperoleh penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Terbaik tahun 2013. Mereka dinilai telah berhasil melaksanakan pembangunan bidangketenagakerjaan di wilayahnya masing-masing sepanjang tahun 2013. Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik pertama berhasil diraih DKI Jakarta, sedangkan terbaik kedua diraih Kepulauan Riau dan terbaik ketiga berhasil diraih Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara itu Provinsi DI Yogyakarta, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Riau mendapatkan penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan terbaik dari 9 indikator tertentu. Sedangkan secara keseluruhan, dari 33 provinsi yang dinilai, 29 provinsi berada pada tingkatan status menengah bawah sedangkan 4 provinsi yaitu provinsi Kalimantan Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat dab Lampung berada pada status rendah.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan penilaian Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan merupakan acuan dasar untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan di daerah, bahan evaluasi kebijakan dan program ketenagakerjaan daerah serta sarana pemicu (trigger) agar melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan secara optimal. “Dengan adanya penghargaan ini, diharapkan ini dapat meningkatkan komitmen pemerintah daerah (Pemda) dalam Perencanaan Tenaga Kerja Daerah guna mendukung keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia, “kata Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam pembukaan Nakertrans Expo tahun 2013 di Kantor Kemnakertrans, Jakarta pada Kamis (5/12).

Selengkapnya...
 
MulaiSebelumnya12345678910SelanjutnyaTerakhir

Halaman 10 dari 54

Menu Lain

Quick Link

 

Data Pengunjung

Kami punya 24 tamu online
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. Dukuh Menanggal 124-126 - Surabaya
Telp./Fax. : 031-8284078, 8280254
E-Mail : disnakerprovjatim@yahoo.com
- Sebaiknya Menggunakan Browser Mozilla Firefox Dengan Resolusi 1280 x 1024 -