You are here > Home SDM Plus Edisi 136 April 2012 Layanan PES-LIST dalam SPM Penempatan Tenaga Kerja
Wed 16 Apr 2014
Layanan PES-LIST dalam SPM Penempatan Tenaga Kerja

Pemerintah dari waktu ke waktu senantiasa meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, tak terkecuali di bidang pelayanan penempatan kerja. Selain itu, pelayanan publik dewasa ini yang salah satunya berupa layanan penempatan tenaga kerja telah menjadi isu yang semakin strategis, karena menyangkut kualitas kinerja birokrasi yang memiliki implikasi luas dalam kehidupan ekonomi dan politik. Kinerja birokrasi pelayanan publik yang sering mendapat sorotan masyarakat menjadi  faktor penentu yang penting, terutama dilihat dari tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Kondisi pelayanan yang dilaksanakan pemerintah dalam berbagai jenis pelayanan masih dianggap belum sesuai harapan masyarakat. Oleh sebab itu, untuk lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, upaya-upaya peningkatan pelayanan publik terus ditingkatkan melalui berbagai pembenahan yang menyeluruh baik dari aspek kelembagaan, kepegawaian, tatalaksana dan akuntabilitas. Diharapkan, hal ini dapat menghasilkan pelayanan yang prima yaitu pelayanan yang cepat, tepat, murah, aman, berkeadilan dan akuntabel.

Apa itu PES-LIST?


Dalam upaya mengoptimalkan pelayanan penempatan tenaga kerja dinas/instansi/lembaga ketenagakerjaan di kab/kota, sejak September 2009 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) telah bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). “Tujuan akhir dari kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan JICA adalah untuk memberikan kesempatan kerja yang lebih adil dan setara tanpa diskriminasi sehingga menurunkan rasio pengangguran”, demikian dikatakan Yamada Fuminori dari perwakilan JICA. Untuk mewujudkan hal tersebut maka dibuat model Public Employment Service (PES). Model tersebut dibuat berdasarkan pada kebutuhan pencari kerja maupun pemberi kerja yang memanfaatkan pelayanan Disnakertrans untuk memenuhi kebutuhannya. Model PES akan diujicobakan pada sepuluh lokasi di Indonesia. Selanjutnya model yang telah dipergunakan di daerah tersebut terus dimonitoring dan dilakukan evaluasi untuk mencapai proses kesempurnaan. Diharapkan dalam beberapa tahun ke depan, model tersebut dapat disebarkan secara merata ke seluruh Indonesia. Khusus di Jawa Timur sebagai percontohan penerapan model Public Employment Service (PES) dilaksanakan di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Pasuruan, dimana aplikasinya sampai akhir tahun 2011 dinilai oleh JICA dalam katagori “cukup memuaskan”.

Apakah PES-LIST itu? PES-LIST atau daftar aktivitas pelayanan penempatan tenaga kerja, berisi upaya-upaya yang diharapkan setiap lembaga pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. “Dengan adanya PES-LIST ditambah dengan metode Plan-Do-Check dan Action (PDCA) diharapkan secara berkala ada upaya peningkatan dan penyempurnaan pelayanan tenaga kerja”, demikian dikatakan Dirjen Binapenta Kemnakertrans RI DR. Dra. Reyna Usman. MM.

Aturan yang mendasar dalam pelaksanaan pelayanan penempatan tenaga kerja di dinas yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di daerah, berpedoman kepada Kepmenakertrans RI No.07 tahun 2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja serta Permenakertrans RI No.15 Tahun 2010 dan Permenakertrans RI No. 4 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan.

Adapun tahapan pelaksanaan PES-LIST di lapangan yang bertujuan untuk mengevaluasi layanan penempatan di Disnaker kab/kota dengan cara :
1. Membangun sistem dan mekanisme perbaikan pelayanan dengan metode PDCA.
2. Memahami kondisi pelayanan saat ini dan membandingkan dengan kegiatan yang seharusnya dilakukan.
3. Membuat dan menyusun strategi penanganan masalah.
4. Menjalankan kegiatan.
5. Mengecek kegiatan pelayanan dan kemudian ditetapkan rencana untuk tindak lanjut berikutnya.

Poin apa saja yang ada dalam PES-LIST sebagai tahapan pelayanan penempatan yang berkelanjutan ?
1. Pelayanan kepada pencari kerja. Berisikan kegiatan observasi dan wawancana sebagai bahan konseling kepada pencari kerja. Poin yang harus diperhatikan adalah pada catatan lowongan yang berisi informasi lokasi kerja, jabatan, syarat kerja dll.
2. Pelayanan kepada pemberi kerja. Berisikan kegiatan observasi dan wawancara yang akan digunakan sebagai bahan pengecekan pelayanan kepada pencari kerja. Poin penting yang harus diperhatikan adalah syarat kerja yang sulit dipenuhi oleh calon pelamar, apakah dapat ditawar kepada pemberi kerja agar melonggarkan syarat tersebut.
3. Job Matching. Dilakukan pengecekan pelaksanaan job matching apakah telah sesuai dengan kebutuhan pencari kerja dan lowongan kerja yang tersedia. Dalam tahapan ini, perlu dicatat diterima/tidaknya pencari kerja yang telah dikirim serta dianalisa faktor penyebab hasil penempatan dan menjadi bahan informasi ke seluruh petugas antar kerja.
4. Upaya perbaikan dan efisiensi pelayanan. Ditujukan untuk mengetahui perkembangan dan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Dalam poin ini termasuk lingkungan pendukung pelayanan, penyelesaian keluhan, monitoring secara berkala serta kegiatan pelatihan yang terencana menjadi aktivitas yang perlu diperhatikan.
5. Pemanfaatan Informasi Pasar Kerja (IPK) dan informasi terkait lainnya. Poin terpenting dalam tahapan ini adalah informasi upah minimum suatu daerah serta database persediaan (supply) pencari kerja, disamping informasi lain yang tertuang dalam kondisi pasar kerja di daerah tersebut. Dalam  tahapan ini, perlu mendapat catatan lainnya adalah aktivitas untuk promosi layanan penempatan kepada masyarakat dan pengguna tenaga kerja secara luas, apakah dilakukan dengan kunjungan ke perusahaan, kegiatan bursa kerja/job fair, seminar, pelatihan dll.

Pengertian SPM, Ukuran dan Sumber data

Berpedoman pada Permenakertrans RI No 15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang ketenagakerjaan yang diubah kemudian dalam Permenakertrans RI No 04/MEN/IV/2011 serta Surat Edaran Menakertrans RI No. SE 127/MEN/PPTK-PTKDN/IV/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, maka Dinas/ Instansi/Lembaga di bidang ketenagakerjaan wajib memiliki dan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketenagakerjaan. Adapun fungsi dan tugas bidang penempatan baik di Provinsi maupun di Kab/Kota mengacu pada Permenakertrans RI No.07/MEN/IV/2008, secara umum adalah melaksanakan fasilitasi/pembinaan kegiatan penempatan tenaga kerja AKL, AKAD dan AKAN, pelayanan informasi pasar kerja dan penyuluhan bimbingan jabatan, pembinaan bursa kerja, lembaga penempatan dan petugas antar kerja, pengendalian tenaga kerja asing dan pembinaan perluasan kerja.

SPM bidang ketenagakerjaan merupakan standar pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan yang meliputi jenis pelayanan dasar, indikator SPM, nilai SPM, batas waktu pencapaian, dan satuan kerja/lembaga penanggung jawab. SPM bidang ketenagakerjaan menjadi salah satu acuan bagi pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam hal ini, Gubernur dan Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang ketenagakerjaan sesuai dengan SPM bidang ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh Menteri serta sebagai bahan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang ketenagakerjaan di daerah.

Khusus SPM Penempatan tenaga kerja diukur dari besaran jumlah pencari kerja yang ditempatkan  dibagi jumlah pencari kerja yang terdaftar x 100%. Target SPM penempatan tenaga kerja di tahun 2016 sudah harus mencapai 70%.

Kesimpulan

Untuk mencapai target SPM penempatan tenaga kerja di atas, diperlukan data jumlah pencari kerja yang terdaftar dan data jumlah pencari kerja yang ditempatkan. Data tersebut diperoleh dari :

  1. Optimalisasi aktivitas layanan antar kerja (Kartu AK.1s/d AK.5 dan pengolahan data IPK) Dinas Kab/kota yang menangani bidang ketenagakerjaan;
  2. Hasil aktivitas kantor penempatan tenaga kerja (BKK,LPTKS,PPTKIS);
  3. Pemberi kerja yang mendaftarkan lowongan kerja pada Dinas Kab/Kota yang menangani bidang ketenagakerjaan berdasarkan hasil job canvasing, telepon, faksimili, email, maupun secara langsung melalui bagian human resources development.
  4. Laporan dari perusahaan pemberi kerja dan perusahaan penyedia jasa pekerja (PPJP) yang direkrut melalui dinas kabupaten/kota yang menangani bidang ketenagakerjaan.

Keberhasilan menurunkan rasio pengangguran disumbang oleh lembaga pelayanan penempatan di dinas ketenagakerjaa kab/kota, yang dimulai dengan perbaikan dan upaya peningkatan layanan dengan menerapkan metode PES-LIST. Formulir Model PES-LIST tersebut sangat sederhana dan merupakan pedoman aktivitas rutin kegiatan antar kerja di Kab/Kota. Dengan mempedomani penggunaan Model PES-LIST dalam layanan penempatan tenaga kerja selain akan memudahkan pengecekan kegiatan pelayanan, membantu untuk menetapkan rencana perbaikan untuk tindak lanjut serta memudahkan menyusun strategi pencapaian capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang penempatan yang muaranya untuk mengurangi rasio jumlah pengangguran.*

 

Menu Lain

Quick Link

 

Data Pengunjung

Kami punya 30 tamu online
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. Dukuh Menanggal 124-126 - Surabaya
Telp./Fax. : 031-8284078, 8280254
E-Mail : disnakerprovjatim@yahoo.com
- Sebaiknya Menggunakan Browser Mozilla Firefox Dengan Resolusi 1280 x 1024 -