You are here > Home Profile Kebijakan & Strategi
Wed 30 Jul 2014
Kebijakan dan Strategi Cetak

Dalam rangka terwujudnya pelayanan ketenagakerjaan guna meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja dalam agenda penanggulangan pengangguran dan perbaikan iklim ketenagakerjaan harus dilakukan secara holistic dan terpadu, maka upayanya dimulai dari tahap sebelum bekerja, pada saat bekerja dan setelah bekerja (pre-during-post employment), hal tersebut dilakukan dalam kerangka menjamin kesempatan kerja yang sama (equal opportunities) sebagaimana amanat UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah serta keputusan menteri tenagakerja dan transmigrasi tentang standart pelayanan minimal (SPM) yang wajib diberikan pemerintah kepada masyarakat di bidang ketenagakerjaan.

Di bidang ketransmigrasian dan kependudukan sebagaimana amanat UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian dan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa kebijakan umum yang ditempuh adalah : Meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui perlindungan, penataan dan persebaran penduduk sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan untuk mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah strategis, cepat tumbuh dan berkembang dalam penciptaan peluang usaha.

a) Arah Kebijakan.
Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan maka ditetapkan arah kebijakan yang telah disesuaikan dengan agenda pembangunan dan prioritas pembangunan Jawa Timur antara lain meliputi :
  1). Arah kebijakan dibidang perluasan lapangan kerja.
Sasaran perluasan lapangan kerja adalah meningkatnya jumlah lapangan kerja, baik fomal maupun informal, dipedesaan dan perkotaan terutama angkatan kerja bagi penduduk miskin korban PHK, baik laki–laki maupun perempuan yang terukur dalam : (a) menurunnya tingkat pengangguran terbuka, (b) menurunnya angka setengah penganggur, (c) meningkatnya kualitas dan produktivitas tenagakerja, (d). meningkatnya pengawasan dan perlindungan bagi tenaga kerja, serta keharmonisan dalam hubungan industrial.
  2). Arah kebijakan dibidang penanggulangan kemiskinan.
Sasaran penanggulangan kemiskinan adalah memberikan aset tempat tinggal dan lahan usaha melalui program transmigrasi sekaligus memberikan peluang kesempatan kerja bagi penduduk miskin, yang terukur dalam : (a) menurunnya secara nyata jumlah penduduk miskin Jawa Timur (b) terpenuhinya hak-hak dasar penduduk utamanya kebutuhan papan dan lahan usaha (c) terbukanya kesempatan kerja dan usaha mandiri.
  3). Arah kebijakan terkait pelayanan prima.
Menyangkut layanan dasar di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan kependudukan, telah ditetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) melalui Keputusan Kepala Dinas Nomor 144A Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Ketenagakerjaan. Pelayanan dasar di bidang ketenagakerjaan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan nasional dan daerah. Di samping itu, terkait pelayanan dasar khususnya di bidang ketenagakerjaan, Menteri Tenaga Kerja dan Transimigrasi RI telah mengeluarkan 4 (empat) bidang dan 9 (sembilan) indikator untuk pelayanan dasar ketenagakerjaan, yang meliputi :
    (a). Bidang Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, lingkup indikator layanan minimalnya adalah : Pelaksanaan pelatihan kerja.
    (b). Bidang Pembinaan dan Penenpatan Tenaga Kerja, lingkup indikator layanan minimalnya adalah
      (1). Pelayanan Informasi Pasar Kerja,
(2). Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri dan
(3). Penempatan Tenaga Kerja luar negeri.
    (c). Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, lingkup indikator minimalnya adalah :
      (1). Pembinaan Kelembagaan Hubungan Industrial dan Syarat-syarat kerja serta Jaminan sosial,
(2). Pemerantaraan/ mediasi perselisihan hubungan industrial.
    (d). Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, lingkup indikator layanan minimalnya adalah :
      (1). Pengawasan norma ketenagakerjaan,
(2). Pengawasan norma kerja perempuan dan anak dan
(3). Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja.
   
Disamping itu, untuk menyelaraskan dengan SPM Bidang Ketenagakerjaan, Disnakertransduk Prov.Jatim menetapkan layanan minimal untuk Bidang Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi, lingkup indikator layanan minimalnya adalah :
      (1). Layanan informasi peluang berusaha di kawasan LPT dan WPT serta pada wilayah PWSCT termasuk di kawasan Kota Terpadu Mandiri,
(2). Pemberian Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigran,
(3). Pembinaan / Pelatihan calon transmigran sesuai dengan tingkat kopetensi yang dibutuhkan / dikembangkan.
  Arah kebijakan pembangunan ketenagakerjaan, ketransmigrasian & kependudukan lebih lanjut diwujudkan dalam :
    1. Terwujudnya penempatan tenaga kerja di dalam dan ke luar negeri ;
    2. Terwujudnya perluasan jejaring informasi pasar kerja di berbagai media ;
    3. Terwujudnya pengembangan kesempatan kerja usaha mandiri dan padat karya produktif ;
    4. Terwujudnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi untuk mengisi kesempatan kerja dalam dan luar negeri ;
    5. Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan syarat kerja ;
    6. Terwujudnya peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh dan khususnya bagi pekerja perempuan dan anak ;
    7. Terwujudnya peningkatan kerjasama fungsional dalam penyediaan informasi dan perencanaan tenaga kerja di daerah ;
    8. Terwujudnya pengembangan kemampuan SDM aparatur dan Tenaga Fungsional ketenagakerjaan di Propinsi dan Kab / Kota ;
    9. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan ketenagakerjaan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) ;
    10. Terwujudnya fasilitasi pelayanan perpindahan dan penempatan transmigran dilokasi WPT dan LPT ;
    11. Terwujudnya kemandirian dan integrasi masyarakat transmigran dengan sekitarnya melalui tahap penyesuaian, pemantapan dan pengembangan transmigran di daerah asal dan daerah tujuan ;
    12. Terwujudnya sitem informasi administrasi kependudukan (SIAK) online di Provinsi Jawa Timur ;
    13. Terwujudnya peningkatan pelayanan sistem administrasi kependudukan (SAK) Kabupaten/Kota.
b). Strategi Organisasi.
  Arah Pembangunan di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan kependudukan dalam rencana strategi (Renstra) tahun 2009-2014, didukung oleh strategi pelaksanaan, yang meliputi upaya :
  1. Penciptaan lapangan kerja di dalam dan di luar negeri melalui pengembangan informasi pasar kerja, penyuluhan bimbingan jabatan, pengembangan wirausaha mandiri bagi angkatan kerja muda dan pengembangan padat karya produktif ;
  2. Revitalisasi dan renovasi sarana prasarana dan peningkatan kualitas SDM dan kuantitas instruktur UPT. Pelatihan Kerja serta pendayagunaan Lembaga Pelatihan Swasta untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja berbasis kompetensi ;
  3. Mengembangkan hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan syarat kerja ;
  4. Peningkatan kualitas dan kuantitas petugas pengawas ketenagakerjaan untuk peningkatan perlindungan, kesehatan dan keselamatan kerja serta perlindungan terhadap pekerja anak serta petugas fungsional ketenagakerjaan lainnya ;
  5. Memperkuat jejaring kerjasama antara pemerintah pusat, propinsi dan kab/kota dalam penyusunan perencanaan tenaga kerja dan pelaksanaan standar pelayanan minimal di bidang ketenagakerjaan.
  6. Mendiskusikan sislatkernas kepada LPK/LLS dan perusahaan.
  7. Pemberian peluang kepada penduduk miskin dan penganggur di wilayah asal (Jawa Timur) dalam memperoleh aset tempat tinggal, peluang usaha dan atau kesempatan bekerja secara berkelanjutan;
  8. Mendorong pelaksanaan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) dan Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB) pada wilayah strategis dan cepat tumbuh ;
  9. Peningkatan SDM dalam pengelolaan dan pengembangan sistem administrasi kependudukan (SAK) di Kabupaten/Kota.
 

Menu Lain

Quick Link

 

Data Pengunjung

Kami punya 16 tamu online
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. Dukuh Menanggal 124-126 - Surabaya
Telp./Fax. : 031-8284078, 8280254
E-Mail : disnakerprovjatim@yahoo.com
- Sebaiknya Menggunakan Browser Mozilla Firefox Dengan Resolusi 1280 x 1024 -