You are here > Home Profile Tupoksi
Thu 18 Sep 2014
Tugas Pokok & Fungsi Cetak
Berdasarkan :
  1. Perda Prov. Jatim No. 9 Tahun 2008 Tahun 2008 tentang Organisasi & Tata Kerja Dinas Daerah Prov.Jatim.
  2. Pergub Jatim No. 84 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Subbagian & Seksi Disnakertransduk Prov. Jatim.
  3. Pergub Jatim No. 84 Tahun 2008 tentang Organisasi & Tata Kerja Unit Pelaksana Disnakertransduk Prov. Jatim.
       
1. Sekretariat,
  a. Mempunyai tugas :
   
Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.
  b. Mempunyai fungsi :
    1. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum ;
    2. Pengelolaan administrasi kepegawaian ;
    3. Pengelolaan administrasi keuangan ;
    4. Pengelolaan administrasi perlengkapan ;
    5. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol ;
    6. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan ;
    7. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang ;
    8. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas ;
    9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana ;
    10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
  c. Membawahi :
    1. Subbagian Tata Usaha
    2. Subbagian Penyusunan Program.
    3. Subbagian Keuangan.
2. Bidang Pelatihan dan Produktivitas,
  a. Mempunyai tugas :
   
Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta memfasilitasi peningkatan instruktur pelatihan kerja dan pengolahan pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja, standarisasi dan sertifikasi serta bimbingan kerja bagi tenaga kerja.
  b. Mempunyai fungsi :
    1. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan bidang pelatihan dan produktivitas ;
    2. Pelaksanaan fasilitas program kegiatan bidang pelatihan dan produktivitas ;
    3. Pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja ;
    4. Pelaksanaan informasi ketenagakerjaan, serta pembinaan perencanaan tenaga kerja dan sistem informasi ketenagakerjaan kab/kota;
    5. Pelaksanaan fasilitas pelatihan dan pengukuran produktivitas ;
    6. Pelaksanaan fasilitas program peningkatan produktivitas ;
    7. Pelaksanaan proses perijinan/pendaftaran lembaga pelatihan kerja ;
    8. Pelaksanaan penyusunan bahan penerbitan rekomendasi perijinan magang ke luar negeri ;
    9. Pelaksanaan pengawasan sertifikasi kompetensi ;
    10. Pelaksanaan pengawasan akreditasi lembaga pelatihan kerja ;
    11. Pelaksanaan penyusunan pedoman pelaksanaan pengawasan sertifikasi kompetensi ;
    12. Pelaksanaan penyusunan pedoman pelaksanaan pengawasan akreditasi kelembaga pelatihan kerja ;
    13. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
  c. Membawahi :
    1. Seksi Instruktur Pelatihan
    2. Seksi Sertifikasi Tenaga Kerja & Pemagangan
    3. Seksi Lembaga Latihan & Produktivitas
3. Bidang Penempatan Tenaga Kerja,
  a. Mempunyai tugas :
   
Menyusun program dan kegiatan serta memberikan fasilitasi pembinaan dan penempatan tenaga kerja AKL, AKAD dan AKAN, informasi pasar kerja dan bursa kerja, penyuluhan, bimbingan jabatan dan analisis jabatan, penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP), pengembangan tenaga kerja mandiri dan teknologi padat kerja.
  b. Mempunyai fungsi :
    1.
Pelaksanaan penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan bidang penempatan tenaga kerja ;
    2.
Pelaksanaan penyusunan sistem dan penyebarluasan informasi pasar kerja dan bursa kerja ;
    3.
Pelaksanaan pemberian pelayanan informasi pasar kerja ;
    4.
Pelaksanaan fasilitasi bimbingan jabatan kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja ;
    5.
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pendataan jabatan fungsional pengantar kerja ;
    6.
Pelaksanaan penyiapan bahan penerbitan rekomendasi untuk perijinan pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) ;
    7.
Pelaksanaan penyiapan bahan penerbitan rekomendasi untuk perijinan pendirian lembaga penyuluh dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala Provinsi ;
    8.
Pelaksanaan penyiapan bahan penerbitan rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair skala Provinsi ;
    9.
Pelaksanaan fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat dan pekerja potensial ;
    10.
Pelaksanaan bahan penerbitan Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Antar Daerah (SPP AKAD) ;
    11.
Pelaksanaan penyiapan bahan penerbitan rekomendasi ijin operasional Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Luar Negeri, TKS Indonesia, Lembaga Sukarela Indonesia yang beroperasi lebih dari 1 (satu) kab/kota ;
    12.
Pelaksanaan fasilitasi pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela ;
    13.
Pelaksanaan fasilitasi pendayagunaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) ;
    14.
Pelaksanaan penyampaian materi pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan ;
    15.
Pelaksanaan penyiapan bahan penerbitan IMTA perpanjangan yang lokasi kerjanya lintas kab/kota ;
    16.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) kab/kota dalam wilayah Provinsi ;
    17.
Pelaksanaan fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan padat karya ;
    18.
Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan program usaha mandiri sektor informal ;
    19..
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penempatan TKI ke luar negeri ;
    20.
Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multiteral penempatan TKI ;
    21.
Pelaksanaan penyiapan bashan penerbitan perijinan tempat penampungan calon TKI;
    22.
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
  c. Membawahi :
    1. Seksi Bimbingan Jabatan & Bursa Kerja
    2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja
    3. Seksi Perluasan Tenaga Kerja
4. Hubungan Industrial dan Syarat Kerja,
  a. Mempunyai tugas :
   
Menyusun dan melaksanakan program kegiatan, menetapkan pedoman pembinaan hubungan industrial dan syarat kerja, melaksanakan fasilitasi dan pengembangan kelembagaan hubungan industrial, syarat kerja, pengupahan, jaminan sosial kesejahteraan pekerja/buruh dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
  b. Mempunyai fungsi :
    1. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan bidang hubungan industrial dan syarat kerja ;
    2. Pelaksanaan program kegiatan bidang hubungan industrial dan syarat kerja ;
    3. Pelaksanaan penerimaan dan penelitian materi pengajuan permohonan pengesahan peraturan perusahaan ;
    4. Pelaksanaan penerimaan dan Pencatatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara pengusaha dengan serikat buruh/pekerja yang ada di perusahaan lintas kab/kota ;
    5. Pelaksanaan penerimaan, penelitian dan pencatatan perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh pada perusahaan lintas kab/kota ;
    6. Pelaksanaan pengajuan rekomendasi dan pencabutan ijin operasional bagi perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh ;
    7. Pelaksanaan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan lintas kab/kota ;
    8. Pelaksanaan pembinaan mediator, konsiliator dan arbiter hubungan industrial ;
    9. Pelaksanaan penyusunan formasi mediator, konsiliator dan arbiter hubungan industrial ;
    10. Pelaksanaan pendaftaran dan menyeleksi persyaratan calon konsiliator, arbiter hubungan industrial dan hakim ad-hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri ;
    11. Pelaksanaan bimbingan sistem pengupahan, penyusunan usulan ketetapan upah minimum ;
    12. Pelaksanaan pembinaan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan penyelenggaraan kesejahteraan pekerja/ buruh;
    13. Pelaksanaan pembinaan pelaksanaan sistem kelembagaan pelaku hubungan industrial ;
    14. Pelaksanaan pengumpulan data hasil pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh ;
    15. Pelaksanaan penyusunan usulan penetapan keanggotaan dalam lembaga ketenagakerjaan ;
    16. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
  c. Membawahi :
    1. Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial
    2. Seksi Perbaikan Syarat Kerja, Upah & Kesejahteraan
    3. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
5. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan,
  a. Mempunyai tugas :
   
menyusun dan melaksanakan program kegiatan, melaksanakan fasilitasi pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan norma kerja dan norma jaminan sosial tenaga kerja, norma keselamatan kerja, kesehatan kerja dan lingkungan kerja pada perusahaan lintas kab/kota.
  b. Mempunyai fungsi :
    1. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan;
    2. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan norma ketenaga kerjaan ;
    3. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan ;
    4. Pelaksanaan penyiapan materi/bahan penerbitan rekomendasi atau ijin terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan ;
    5. Pelaksanaan penanganan kasus dan penyidikan terhadap pelanggaran norma ketenagakerjaan ;
    6. Pelaksanaan penerapan Sistem Menejemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan audit SMK3 ;
    7. Pelaksanaan pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, hygine perusahaan, ergonomic, kesehatan dan keselamatan kerja ;
    8. Pelaksanaan pelayanan dan pelatihan serta pengembangan norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis ;
    9. Pelaksanaan pemberdayaan fungsi dan personil serta kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan ;
    10. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan ;
    11. Pelaksanaan pengusulan calon peserta diklat pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada pemerintah ;
    12. Pelaksanaan pengusulan penerbitan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan kepada pemerintah ;
    13. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
  c. Membawahi :
    1. Seksi Norma Kerja & Jaminan Sosial Tenaga Kerja
    2. Seksi Keselamatan Kerja
    3. Seksi Kesehatan Kerja & Lingkungan Kerja
6. Bidang Kependudukan,
  a. Mempunyai tugas :
   
Menghimpun, mengolah dan menyajikan data penduduk hasil registrasi meliputi lahir, mati, pindah dan datang serta melakukan pembinaan di bidang administrasi kependudukan.
  b. Mempunyai fungsi :
    1. Pelaksanaan penyusunan bahan penetapan kebijakan di bidang pendaftaran penduduk dan catatan sipil ;
    2. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pendaftaran penduduk dan pemutakhiran data penduduk ;
    3. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan catatan sipil ;
    4. Pelaksanaan penyusunan data base hasil registrasi penduduk dan catatan sipil ;
    5. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk dan catatan sipil;
    6. Penyajian dan pengolahan informasi data kependudukan ;
    7. Pelaksanaan pengkajian kependudukan ;
    8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
  c. Membawahi :
    1. Seksi Pendaftaran Penduduk & Catatan Sipil
    2. Seksi Pengelolaan Informasi Penduduk
    3. Seksi Perkembangan & Pengkajian Penduduk
7. Mobilitas Penduduk,
  a. Mempunyai tugas :
   
Menyelenggarakan perpindahan dan atau kepindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain, melakukan koordinasi dengan daerah tujuan, mengadakan pendaftaran dan seleksi, pelayanan dan fasilitasi perpindahan penduduk serta pemberdayaan penduduk calon transmigran.
  b. Mempunyai fungsi :
    1. Pelaksanaan penyusunan bahan penyiapan, pendaftaran dan seleksi, pelayanan, penataan dan pemberdayaan ;
    2. Pelaksanaan pendataan animo calon transmigran dan indentifikasi pemberdayaan penduduk berpotensi pasar ;
    3. Pelaksanaan seleksi administrasi fisik dan mental bagi calon transmigran ;
    4. Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan daerah tujuan ;
    5. Pelaksanaan penyiapan teknis dan klarifikasi lokasi permukiman daerah tujuan ;
    6. Pelaksanaan pelayanan calon transmigran di transito ;
    7. Pelaksanaan pelayanan angkutan calon transmigran sampai daerah tujuan ;
    8. Pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan penduduk berpotensi pasar ;
    9. Pelaksanaan penataan penduduk yang bermukim di kawasan padat disesuaikan dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan ;
    10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
  c. Membawahi :
    1. Seksi Penyiapan, Pendaftaran & Seleksi
    2. Seksi Pelayanan Transmigraasi
    3. Seksi Penataan & Pemberdayaan Penduduk
8. Unit Pelaksana Teknis terdiri dari :
  a. UPT Pelatihan Kerja di Singosari – Malang ;
  b. UPT Pelatihan Kerja di Jember ;
  c. UPT Pelatihan Kerja di Pasuruan ;
  d. UPT Pelatihan Kerja di Mojokerto ;
  e. UPT Pelatihan Kerja di Jombang ;
  f. UPT Pelatihan Kerja di Tuban ;
  g. UPT Pelatihan Kerja di Nganjuk ;
  h. UPT Pelatihan Kerja di Surabaya ;
  i. UPT Pelatihan Kerja di Sumenep ;
  j. UPT Pelatihan Kerja di Situbondo ;
  k. UPT Pelatihan Kerja di Kediri ;
  l. UPT Pelatihan Kerja di Tulungagung ;
  m. UPT Pelatihan Kerja di Madiun ;
  n. UPT Pelatihan Kerja di Ponorogo ;
  o. UPT Pelatihan Kerja di Bojonegoro ;
  p. UPT Pelatihan Kerja Pertanian dan Pengembangan Tenaga Kerja Luar Negeri di Wonojati – Malang ;
  q. UPT Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja di Surabaya ;
  r. UPT Keselamatan dan Kesehatan Kerja / K3 di Surabaya ;
  s. UPT Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Surabaya ;
  t. UPT Pelatihan Kependudukan di Balongbendo Sidoarjo ;
       
  - UPT mempunyai tugas :
    Melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelatihan keterampilan, pengetahuan, dan Ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.
  - UPT mempunyai fungsi :
    a. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pelatihan serta kerja sama pelatihan ;
    b. Pelayanan dan penyebar luasan informasi bidang pelatihan ;
    c. Penyiapan metode, kurikulum, jadwal dan alat peraga pelatihan;
    d. Pelaksanaan pemasaran program pelatihan hasil produksi dan jasa ;
    e. Pelaksanaan pelatihan dan uji keterampilan/kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja ;
    f. Pendayagunaan fasilitas pelatihan ;
    g. Pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat ;
    h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
 

Menu Lain

Quick Link

 

Data Pengunjung

Kami punya 65 tamu online
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. Dukuh Menanggal 124-126 - Surabaya
Telp./Fax. : 031-8284078, 8280254
E-Mail : disnakerprovjatim@yahoo.com
- Sebaiknya Menggunakan Browser Mozilla Firefox Dengan Resolusi 1280 x 1024 -